Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung Wibowo menyampaikan sikap tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam aktivitas judi online. Pramono menegaskan bahwa ASN main judi online tidak dipromosikan bahkan setelah menjalani proses pembinaan. Hal ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memerangi fenomena judol yang semakin mengakar di kalangan masyarakat hingga instansi pemerintahan.
Pernyataan ini dilontarkan Pramono pada Kamis, 24 Juli 2025, menanggapi data mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa terdapat 600 ribu lebih warga Jakarta yang tercatat bermain judi online. Bahkan lebih dari 17,5 juta transaksi dengan nilai fantastis lebih dari Rp3 triliun tercatat selama setahun terakhir. Gubernur menilai, langkah pembinaan tetap harus ditempuh, tetapi bila ASN masih mengulangi perbuatannya, maka promosi jabatan adalah hal yang tidak mungkin diberikan.
Kebijakan ini mendapat perhatian luas karena menandai keseriusan Pemprov DKI dalam menyikapi maraknya praktik judi digital yang tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga aparatur pemerintahan yang semestinya menjadi teladan. Dengan menegaskan bahwa ASN main judi online tidak dipromosikan, Gubernur ingin menumbuhkan efek jera sekaligus membangun kembali integritas birokrasi.
Data PPATK Bongkar Fakta Jumlah Pemain Judi Online di Jakarta
Fenomena judi online yang makin meluas mendapat sorotan tajam dari Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Dalam laporan resminya, Ivan mengungkap bahwa lebih dari 600 ribu warga Jakarta terlibat dalam aktivitas ini. Data tersebut diperoleh dari analisis transaksi selama 12 bulan terakhir yang menunjukkan adanya lebih dari 17,5 juta transaksi dengan nilai fantastis mencapai lebih dari Rp3 triliun hanya dari deposit judi online.
Besarnya angka ini menjadikan Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia. Menurut Ivan, jumlah tersebut bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga melibatkan internal pemerintahan, termasuk ASN yang tercatat melakukan transaksi secara aktif di platform judol.
Situasi ini membuat perhatian pemerintah pusat dan daerah tertuju pada pentingnya penguatan Satgas Judi Online serta kerjasama lintas lembaga seperti LPSK dan PPATK untuk menangani kasus ini secara menyeluruh.
Respons Tegas Gubernur DKI: Tak Ada Promosi untuk ASN Judol
Dalam menanggapi laporan PPATK tersebut, Gubernur Pramono langsung memerintahkan Inspektorat DKI Jakarta untuk meminta data terperinci dari PPATK. Tujuannya adalah mengidentifikasi siapa saja ASN di lingkungan Pemprov DKI yang terbukti aktif dalam praktik judi online.
Pramono menjelaskan bahwa ASN yang ditemukan terlibat akan diberi pembinaan terlebih dahulu. Namun jika ASN tersebut tetap mengulangi perbuatannya setelah pembinaan, maka tidak ada ruang untuk promosi jabatan. Sanksi ini ditegaskan sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan etika profesional ASN.
“Kalau memang masih bisa diperbaiki ya diperbaiki. Kalau enggak, ya sudah. Pasti akan dikenakan sanksi. Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah tidak akan pernah kita promosikan,” ujarnya.
Pembinaan Humanis Tapi Tegas untuk ASN yang Terlibat Judol
Meski sikapnya tegas, Gubernur Pramono juga menyampaikan bahwa pendekatan pembinaan tetap diutamakan, terutama bila pelanggaran dilakukan karena ketidaktahuan atau terjerat situasi tertentu. Menurutnya, tidak semua pemain judi online adalah pelaku dengan niat buruk—ada juga yang menjadi korban sistem atau lingkungan.
Untuk itu, Pramono menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna membantu memberikan perlindungan serta edukasi kepada ASN yang terlibat. Tujuannya agar mereka bisa kembali menjalankan tugas sebagai pelayan publik dengan integritas yang diperbarui.
Kolaborasi ini diharapkan bisa menciptakan atmosfer pembinaan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengedepankan aspek hukuman. Namun, jika pembinaan tidak membuahkan hasil, maka sanksi administratif termasuk pembekuan promosi jabatan akan diterapkan tanpa kompromi.
Peran Strategis PPATK dan Satgas Judi Online
Dalam upaya menekan angka partisipasi judi online di kalangan ASN dan warga umum, peran PPATK sangat krusial. Selain melakukan pelacakan transaksi mencurigakan, PPATK juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun strategi preventif dan represif.
Gubernur DKI bahkan mendorong agar Satgas Pemberantasan Judi Online bekerja lebih cepat dan konkret. Ia menilai bahwa penindakan tegas terhadap situs-situs ilegal dan pengguna aktif menjadi kunci menurunkan angka partisipasi.
Lebih jauh, ia meminta agar Satgas bisa merancang sistem pemantauan internal ASN yang lebih ketat dan berbasis data. Dengan sistem ini, setiap aktivitas mencurigakan bisa langsung ditelusuri dan ditindaklanjuti sebelum berdampak buruk terhadap pelayanan publik.
Apa Dampaknya Bagi ASN dan Birokrasi Jakarta?
Keputusan bahwa ASN main judi online tidak dipromosikan tentu membawa dampak signifikan. Bagi ASN, ini adalah peringatan keras agar tidak main-main dengan integritas. Sanksi administratif seperti pembatalan promosi bisa menjadi penghambat karier yang serius.
Dari sisi birokrasi, langkah ini memberi sinyal kuat bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan mentolerir pelanggaran etika di lingkungannya. Harapannya, dengan disiplin yang ditegakkan sejak awal, kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.
Selain itu, masyarakat juga akan melihat keseriusan pemerintah dalam menangani praktik judol, bukan hanya pada level masyarakat umum, tapi juga internal pemerintahan. Transparansi dan ketegasan ini berpotensi mengembalikan kepercayaan publik terhadap ASN sebagai pelayan rakyat.
Langkah Gubernur DKI Jakarta dalam menegaskan bahwa ASN main judi online tidak dipromosikan adalah sinyal penting bagi upaya perbaikan moral dan integritas birokrasi. Dengan data PPATK yang mencengangkan mengenai 600 ribu pemain judi online di Jakarta, sikap tegas ini sangat dibutuhkan.
Melalui kolaborasi antara Inspektorat, PPATK, LPSK, dan Satgas Judi Online, pemerintah daerah menunjukkan komitmen serius dalam memutus rantai peredaran dan partisipasi judol. Pembinaan tetap menjadi pendekatan utama, tetapi sanksi tetap menanti bagi pelanggar yang tidak berubah.
Dengan konsistensi dan sistem pengawasan yang terus ditingkatkan, Pemprov DKI Jakarta berpeluang menjadi percontohan nasional dalam upaya pemberantasan judi online, khususnya dalam konteks ASN dan birokrasi.